Plt Gubernur Wacanakan Revisi UU Kekhususan DKI

Kemudian, perlu dimasukkan aturan mengenai operasionalisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di tengah-tengah masyarakat. Seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Apakah RT dan RW masuk perangkat kelurahan atau kecamatan, atau termasuk lapisan tersendiri. Begitu juga dengan organisasi kelembagaan masyarakat bagaimana nyambung-nya dengan RT dan RW. Ini yang belum diatur dan ada dalam UU No 29/2007,” terangnya.

Selain melakukan revisi UU No 29/2007, Sumarsono juga akan membuat regulasi yang mengatur mengenai RT dan RW di DKI Jakarta. Karena selama ini payung hukum yang mengatur keberadaan RT dan RW masih dalam bentuk peraturan gubernur.

"Kalau menjadi Pergub, kita pandang lemah karena bisa diganti setiap bulan. Makanya, mau kita tarik menjadi Perda tentang RT dan RW. Dasar hukumnya jadi Perda," paparnya. (wok)