PM Albanese Umumkan Pertanyaan Referendum Pembentukan 'Voice to Parliament'
Pertemuan dilangsungkan pada Rabu malam untuk mencapai persetujuan akhir rancangan referendum.
Kelompok ini sudah menghabiskan waktu beberapa bulan untuk mencapai persetujuan mengenai pertanyaan dalam referendum, termasuk menghilangkan kata-kata "pemerintahan eksekutif" dari perubahan draf, namun usulan itu ditolak.
Usulan perubahan konstitusi lewat referendum ini pada dasarnya selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh PM Albanese di Garma Festival di Northern Territory tahun lalu.
Kata-kata yang diusulkan hari ini masih bisa berubah ketika parlemen membicarakannya secara resmi.
Pihak oposisi minta agar nasihat hukum ditampilkan ke publik
Pemimpin partai oposisi utama Peter Dutton menyerukan agar pendapat hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung terkait usulan draf referendum ditampilkan ke publik.
"Dari yang saya baca dari laporan media, Jaksa Agung mempermasalahkan beberapa kata, dan meski ada sedikit perubahan, tidak ada perubahan mendasar, " kata Dutton.
"Tanpa mengetahui apa yang dipermasalahkan, bagaimana warga Australia bisa melakukan pilihan yang jelas mengenai masalah yang sangat penting ini?"
Dutton mengatakan Partai Liberal belum memutuskan apakah akan mendukung Referendum.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan usulan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada warga Australia pada referendum tahun ini dan draf amandemen konstitusi yang akan memberi masyarakat Aborigin suara dalam penentuan undang-undang yang mempengaruhi
- Dunia Hari Ini: 51 Pria Dijatuhkan Hukuman Atas Kasus Pemerkosaan Prancis
- Anggota Bali Nine Sudah Bebas dan Kembali ke Keluarga Masing-masing
- Dunia Hari Ini: Australia Terbangkan Warganya Keluar Vanuatu
- Pemakai Narkoba di Indonesia Kemungkinan Akan Dikirim ke Rehabilitasi, Bukan Penjara
- Dunia Hari Ini: Terpidana Mati Kasus Narkoba Mary Jane Dipulangkan ke Filipina
- Australia Juara Menangkap Pengunjuk Rasa Lingkungan