PM Sabri Akui Stabilitas Politik Masih Jadi Masalah Malaysia
jpnn.com, PUTRAJAYA - Kestabilan politik menjadi tantangan utama yang paling pahit harus dihadapi dalam setahun memimpin, kata Perdana Menteri Ismail Sabri.
“Belum pernah dalam sejarah Malaysia, Pemerintah dan oposisi menandatangani MoU untuk mendinginkan suhu politik negara,” kata Ismail Sabri melalui akun media sosialnya yang dipantau di Kuala Lumpur, Minggu.
Stabilitas politik menjadi tantangan pertama yang harus diselesaikan, karena ketika politik stabil, ekonomi juga menjadi stabil, ujar dia.
Selanjutnya adalah pemulihan ekonomi. Dengan membuka semua sektor ekonomi yang telah ditutup selama dua tahun dan memberikan insentif untuk peniaga-peniaga kecil dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) untuk kembali berniaga, ujar dia.
Namun ia mengatakan konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi secara tiba-tiba turut berpengaruh pada agenda pemulihan ekonomi negara.
“Alhamdulillah, berkat hasil usaha pemerintah, Bank Negara telah mengumumkan bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) kuartal kedua 2022 kita adalah tertinggi di Asia Tenggara,” ujar Ismail Sabri.
Bahkan, ia mengatakan PDB Malaysia melampaui pencapaian kekuatan ekonomi lainnya seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain.
Ismail Sabri merupakan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Ia menjabat pada 21 Agustus 2021 menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri. (ant/dil/jpnn)
Ismail Sabri merupakan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Ia menjabat pada 21 Agustus 2021 menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Ulah Gus Miftah Hina Penjual Es Teh Jadi Omongan PM Malaysia, Duh
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- Budi Gunawan Soroti Peran Stabilitas Polkam Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
- Ketum PATRIA Minta Jokowi dan Prabowo Jaga Stabilitas Politik Nasional
- Perekonomian Nasional Bertumbuh tetapi Pemerintah Harus Tetap Waspada
- Menko Airlangga Dorong Kerja sama RCEP dengan GCC Diperluas