PM Turnbull Dukung Qantas Ikuti Ketentuan China Soal Taiwan

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull membela keputusan Maskapai Qantas untuk tunduk pada tekanan dari Beijing terkait penyebutan Taiwan. Meskipun pekan lalu, petinggi Kementerian Luar Negeri Australia menyebut hal itu sebagai bentuk "paksaan ekonomi".

Qantas telah memastikan pihaknya akan menyesuaikan penyebutan atau referensi mengenai Taiwan di situs resmi mereka maupun dalam materi iklan, untuk mencerminkan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China.

Pada awal tahun ini, otoritas penerbangan sipil China mengeluarkan tuntutan kepada lebih dari tiga lusin maskapai di dunia untuk menghapus referensi yang menunjukkan bahwa Taiwan adalah sebuah negara merdeka.

Keberatan Beijing ini berlaku di seluruh tingkat penyebutan Taiwan, seperti pada menu pilihan destinasi di berbagai situs maskapai yang diakses ketika penumpang memesan tiket penerbangan.

Chief executive Qantas Alan Joyce membela keputusan maskapai penerbangannya, dengan alasan keputusan itu sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia pada pertemuan umum tahunan Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) di Sydney.

"Maskapai penerbangan tidak memutuskan penyebutan suatu negara, itu kewenangan pemerintah,” kata Joyce.

"Pada akhirnya, orang-orang Australia - seperti banyak negara lain - memiliki kebijakan [mengakui] 'satu China'.

"Jadi kami tidak melakukan apa pun yang berbeda dari yang dilakukan Pemerintah Australia dalam kasus ini, dan saya pikir hal demikian terjadi juga di banyak maskapai penerbangan lain."