PM Turnbull Tolak Komentari Kebijakan Imigrasi Trump

Selasa, 31 Januari 2017 – 00:30 WIB

Perdana Menteri Malcolm Turnbull berkeras mengatakan 'bukan tugasnya' untuk mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) untuk membatasi imigrasi, meskipun muncul kecaman keras dari Inggris dan Jerman.

Lebih dari 110.000 orang warga Australia dilahirkan di salahsatu dari 7 negara yang masuk dalam daftar hitam imigrasi yang dilarang bepergian ke Amerika Serikat dalam waktu 90 hari oleh Presiden Trump.

Namun ribuan orang lainnya yang berpotensi melakukan perjalanan ke Amerika juga kemungkinan akan ikut terdampak dari perubahan peraturan imigrasi AS ini. Kebijakan ini juga ‘menandai’ warga Australia yang pernah bepergian ke Iran, Irak, Suriah dan Sudan sejak Maret 2011.

Baca Juga:

Komunitas Imigran Australia Kecam Larangan Imigrasi Presiden Trump

Meskipun terdapat kekhawatiran semacam ini, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menolak untuk berkomentar mengenai perintah eksekutif Presiden Donald Trump itu. PM Turnbull mengatakan, meskipun kebijakan keamanan imigrasi dan perbatasan Australia telah membuat "iri dunia".

"Australia punya sistem yang sangat kuat – itu adalah fakta. Kami bangga dengan sistem yang kuat itu dan akan tetap mempertahankannya dimanapun kami bisa lakukan, kita akan meningkatkan sistem tersebut.”
Sementara itu Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah mengatakan kepada para diplomat di Washington DC untuk melobi pemerintahan Presiden Donald Trump dan memastikan kalau perintah eksekutif terbarunya tidak akan berlaku bagi warga Australia yang memiliki dua kewarganegaraan.
Pemerintah Kanada mengklaim warganya dibebaskan dari pembatasan visa baru ini, sementara Pemerintah Inggris menegaskan larangan sementara ini tidak berlaku bagi warga negara Inggris penuh.
PM Turnbull mengatakan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) belum menerima permintaan bantuan konsuler dari warga Australia yang tidak dapat masuk ke Amerika Serikat.

Perintah eksekutif Presiden Donald Trump ini juga menunda semua penerimaan pengungsi selama 120 hari dengan pengecualian kasus demi kasus dan menunda masuknya pengungsi asal Suriah tanpa batas.