PMII: Janji Jokowi-JK Sejahterakan Rakyat Cuma Isapan Jempol

jpnn.com - PONTIANAK - Rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sepertinya tidak akan mulus. Pasalnya sejak rencana itu digulirkan, aksi penolakan terus berlangsung. Seperti yang aksi demonstrasi dilakukan puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Kamis (13/11) pukul 10.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, puluhan aktivitas menyatakan dengan tegas bahwa PMII Kalbar menolak rencana kenaikan harga BBM. Menuntut mencabut Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001, berantas mafia migas, bubarkan petral dan ciptakan industri hilir karet di Kalbar.

Meski hujan cupup deras, namun para mahasiswa tidak mengendorkan aksinya. Mereka tetap lantang menerikan menolak rencana tersebut, dan meminta DPRD Kalbar ikut menolak kebijakan yang dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Usai berorasi di Bundaran Digulis, para mahasiswa pun langsung menuju Kantor DPRD Kalimantan Barat untuk menyampaikan tuntutan. Koordinator aksi, Samsul Hadi mengatakan bahwa BBM di pemerintahan Jokowo-Jusuf Kalla terus saja dimainkan sebagai isu untuk mengalihkan isu-isu politik, hukum yang mengancam kekuasaan.

Karena rencana itu, lanjut dia semua orang terperangah ketika mendengar akan ada penerapan dua harga BBM di SPBU.

“Rakyat yang tingkat pendidikan politik, sosialnya cukup tinggi pasti tahu bahwa yang duduk di pemerintah atau badan usaha milik negara sekelas pertamina bukan orang atau pejabat biasa,” katanya.

Menurut dia, para pejabat pasti juga tahu bahwa bila sistem dua harg diterapkan akan menimbulkan kesenjangan harga dan kekacauan karena akan meningkatkan kreatifitas pelaku kejahatan kepada pengendara angkutan umum, sepeda motor untuk mengambil keuntungan.

“Masyarakat tetap menolak rencana pemerintah itu, menaikkan harga BBM adalah rezim neolib. Karena akan semakin membebani rakyat yang secara ekonomi lemah,” tegasnya.