PMII Kritik Keras Tambang Lubang Galian C Samboja yang Kembali Menelan Korban

Sainuddin menegaskan kasus kematian anak di lubang tambang ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga pelanggaran hak asasi anak.

Hak anak-anak untuk hidup dan tumbuh kembang dengan aman terancam oleh kelalaian dan keserakahan industri tambang yang hanya mementingkan keuntungan semata.

"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pemerintah daerah, serta Aparat penegak hukum (POLDA Kaltim) memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan lubang tambang bekas dan melindungi anak-anak dari bahaya," kata Sainuddin.

PMII menilai diperlukan langkah-langkah konkret dan tegas untuk mencegah terjadinya musibah serupa, yakni dengan penutupan dan reklamasi lubang tambang bekas dengan standar yang ketat dan akuntabel.
Penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan tambang yang lalai dalam menangani lubang tambang bekas. Pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya lubang tambang bekas, khususnya kepada anak-anak.

Penyediaan ruang bermain yang aman bagi anak-anak di sekitar area tambang.

"Kematian tragis anak-anak di lubang tambang Kalimantan Timur harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk bergerak bersama. Industri tambang dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kelalaian mereka, dan masyarakat perlu bersatu untuk mendesak tindakan nyata demi melindungi anak-anak dan masa depan generasi penerus," beber Sainuddin.

PKC PMII Kaltim juga menyatakan sikap untuk menuntu pencabutan izin tambang galian C di Samboja yang memakan korban. Menuntut pihak PT pengelola galian C di Samboja untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang merenggang nyawa.

"Usut tuntas dan adili pemegang IUP ke ranah hukum pidana atas persoalan tersebut," pungkas Sainuddin.(mcr10/jpnn)