PMII Soroti 6 Poin Penting dalam Penyelenggaraan Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional (Kornas) Pemantau Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Husnu Ibrahim menyoroti beragam persoalan yang sedang menghantui KPU dan Bawaslu.
Dia menyebutkan ada 6 indikator penting yang disoroti PB PMII. Pertama asas penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan transparan.
"Kedua, regulasi teknis pelaksanaan pemilu yang buruk. Ketiga, manajemen internal kelembagaan penyelenggara pemilu yang penuh koruptif, kolusi, nepotisme dan koncoisme," kata Husnu pada acara diskusi catatan evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu, di Sekretariat KIPP Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10).
Asas keempat keterbukaan informasi publik yang sangat terbatas dan tertutup. Kelima, Sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang mengutamakan mobilisasi minim partisipasi, pola relasi, dan koordinasi antar sesama lembaga pemilu yang buruk dan mengejar teknis.
"Keenam, pola relasi dan koordinasi dengan publik yang sangat tertutup," lanjutnya.
Menurut Husnu, pemilu merupakan momentum penting bagi rakyat untuk melahirkan kepemimpinan publik yang mapan secar gagasan, visi misi, dan aksi nyata dalam memberikan garansi terhadap kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu.
"Gejala paling fatal dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang yakni menguatnya dinasti politik, konflik kepentingan dan intervensi parpol peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu," ujar Husnu.
Dia juga menyebutkan di level penyelenggara pemilu, sejauh ini matinya kemandirian dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai perintah undang-undang.
Kornas Pemantau Pemilu PB PMII Husnu Ibrahim menyoroti beragam persoalan yang sedang menghantui KPU dan Bawaslu.
- Munas VII IKA PMII, Kandidat Ketum Mulai Muncul
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU