PMJ Keluarkan Peringatan, Hindari Kawasan DPR!

jpnn.com, JAKARTA - Polda metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di seputar Gedung DPR/MPR RI sebagai antisipasi sejumlah aksi dari elemen buruh, mahasiswa, hingga ormas-ormas, Kamis (16/7).
"Kami merencanakan beberapa rekayasa lalu lintas, ketika nanti sudah ada massa pengunjuk rasa yang menutup jalan. Arus lalu lintas di arah Semanggi yang menuju ke DPR/MPR RI itu akan dibelokkan ke kiri di bawah jembatan layang ke arah pintu 10 (GBK) maupun ke depan Hotel Mulia," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo, di Pintu Timur Senayan, Jakarta, Kamis.
Sambodo menyebutkan pengalihan arus lalu lintas lainnya dilakukan di pertigaan depan Halte Mulia, kendaraan akan diarahkan ke kanan menuju Lapangan Tembak atau ke arah pintu belakang DPR/MPR RI.
"Dari situ, lurus terus sampai ke lampu lalu lintas Palmerah. Baru nanti kendaraan di situ, baru bisa ke kanan untuk menuju ke Slipi atau ke kiri menuju Permata Hijau atau pun Arteri Pondok Indah," kata Sambodo.
Kebijakan lawan arus (contraflow) juga akan diberlakukan di Stasiun Palmerah karena adanya massa aksi menuju Gedung Manggala Wanabhakti.
"Nanti juga akan ada 'contraflow' di seputar Stasiun Palmerah, sehingga nanti arus dari arah Pejompongan itu akan kita bagi dua di depan Stasiun Palmerah," ujar Sambodo.
Dia juga mengatakan jumlah petugas yang disiapkan khusus mengatur lalu lintas ada sebanyak 600 petugas.
"Ada 300 orang dari pagi sampai siang. Nanti, kita ganti lagi dari siang sampai malam 300 orang," ujarnya.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan 600 petugas khusus di sekitar kawasan DPR, untuk pagi hingga malam.
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- Perusahaan Travel Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penipuan
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI