JPNN.com 
PN Jakpus Persilakan KY Periksa Hakim Penunda Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mempersilakan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa para hakim yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pemilu 2024.
"Kalau ada pemanggilan KY secara resmi, tidak ada alasan PN Jakarta Pusat untuk melarang," kata Juru Bicara PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo saat dikonfirmasi, Jumat (3/3).
Menurut Zulkifli, KY adalah lembaga yang diberikan wewenang dalam undang-undang untuk memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik.
Karena itu, Zulkifli menegaskan pihaknya tidak bisa melarang KY untuk memanggil Hakim Tengku Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban
"Sekali lagi itu adalah tugas dan wewenang KY yang diberikan oleh undang-undang," jelas dia.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan.
Putusan itu terkait gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024.
Putusan atas gugatan itu diambil dalam musyawarah majelis hakim yang terdiri dari T. Oyong sebagai Ketua Majelis Hakim, serta H. Bakri dan Dominggus Silaban sebagai hakim anggota pada Kamis (2/3). (Tan/JPNN)
Menurut PN Jakpus, KY adalah lembaga yang diberikan wewenang dalam undang-undang untuk memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Menganggap Kinerja KY Perlu Dievaluasi
- Djuyamto Cs Terima Rp 22,5 Miliar di Kasus Suap Hakim Rp 60 M, Sisanya Mengalir ke Mana?
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Anggap Sistem Pengawasan Nol Besar, Minta KY Dibubarkan
- 3 Hakim Jadi Tersangka Suap Perkara Korupsi CPO PT Wilmar Group Cs, Satunya Djuyamto
- Warga YVE Habitat Berpotensi Kehilangan Rumah Akibat PKPU di PN Jakpus
- Komisi III Minta Bawas MA dan KY Usut Kejanggalan Kasus Alex Denni
.jpeg)
