PNG Larang Semua Penasehat Asing Mulai 2016

PM O'Neill kemudian membuat pernyataan mengejutkan yang jelas ditujukan kepada para penasehat asing asal Australia yang bekerja di bidang seperti kebijakan, hukum dan keadilan, keuangan, perencanaan dan kesehatan. 

"KIta memiliki orang-orang yang bekerja di berbagai departemen kita sebagai penasehat dan ini menyebabkan dua hal," katanya.

"Yang pertama membuat orang-orang kita menjadi pemalas. Mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri, mereka sangat tergantung pada konsultan dan banyak keputusan mereka bukan untuk kepentingan nasional kita," tambah PM O'Neill.

"Jadi pemerintah mengambil keputusan bahwa di akhir tahun, kontrak semua penasehat dan konsultan asing, akan berakhir pada 31 Desember," katanya.

Secara khusus dia merujuk kepada sekumpulan penasehat tertentu yaitu sekitar 70 polisi Federal Australia yang bekerja untuk meningkatkan situasi hukum dan ketertiban di negara tersebut.

"BIla kita perlu merekrut ahli, mereka akan direkrut oleh pemerintah PNG sebagai pegawai pemerintah PNG," katanya. "Ini termasuk polisi, ini termasuk semua konsultan di semua lini pemerintahan."

Australia adalah pemberi bantuan asing terbesar bagi Papua Nugini, dan pengumuman pelarangan konsultan asing ini terjadi di saat terjadi ketegangan hubungan antar kedua negara mengenai pusat penahanan pencari suaka di Manus Island dan masalah diplomatik berkenaan dengan Bouganville.

Bulan Juni lalu, pemerintah PNG mengatakan terkejut bahwa Australia akan membuka kantor diplomatik di wilayah Bouganville yang merupakan wilayah otonomi dalam wilayah PNG.