PNPM Diboncengi Kepentingan Politik

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bukan program politik dan memang tidak boleh dipolitisasi. Dikatakan Gamawan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada politisasi dalam program pengentasan kemiskinan ini.

"Tak boleh dipolitisasi dan tak ada kepentingan politik," tegas Gamawan Fauzi kepada wartawan usai acara rakernas PNPM di hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (24/3).

Di acara tersebut, Deputi menko kesra bidang penanggulangan kemiskinan, Sujana Royat mengatakan, memang ada indikasi pihak-pihak tertentu memanfaatkan PNPM untuk tujuan politik. "Di beberapa daerah digunakan untuk kepentingan politik. Ada kader-kader politik menjadi fasilitator PNPM," ujar Sujana, tanpa menyebut di daerah mana kasus itu terjadi.

Dikatakan Sujana, PNPM merupakan program yang tujuannya murni untuk kepentingan rakyat. "Jadi jangan diintervensi oleh kepentingan politik," tegasnya. Sebelumnya, dia mengatakan, masih ada 25 bupati yang tidak mau menyediakan dana daerah untuk program bersama (DPUPB) untuk menjalankan program ini.