PNS 10 Tahun, Boleh Poligami

Namun, kendati dua syarat alternatif tersebut telah dipenuhi, bukan berarti seorang PNS dapat melakukan poligami, ada syarat kumulatif yang harus dipenuhi yakni ada izin dari istri, mampu berlaku adil dan mendapatkan izin dari atasan dalam hal ini bupati/walikota bagi PNS kabupaten/kota atau gubernur bagi PNS lingkup Pemprov Kalsel. Beberapa syarat tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS.

Dengan beberapa syarat yang tergolong susah untuk dipenuhi tersebut, Thamrin yakin dapat mengurangi peluang PNS untuk berpoligami. “Saya kira tidak perlu ada aturan lagi, syarat tersebut saya kira sudah cukup sulit untuk dipenuhi,” cetusnya.

Disinggung soal data PNS yang melakukan poligami, Thamrin mengaku tidak mengetahui secara pasti. Pasalnya, selama ini belum ada satu pun PNS yang melaporkan keinginannya untuk berpoligami.

“Selama ini belum ada yang melapor. Mungkin kalau yang diam-diam banyak dan isu yang terdengar juga banyak yang nikah siri atau jadi istri simpanan, tapi sekali lagi ini masih isu,” ungkapnya.

Ditanya apakah salah satu penyebab adanya poligami karena kesejahteraan PNS meningkat, Thamrin menampiknya. Menurut dia, salah satu sebabnya adalah sikap mental. “Tidak juga, buktinya ada PNS yang golongan rendah juga kabarnya berpoligami, ini lebih karena sikap mental,” tandasnya. (tas)