PNS Bisa Pantau Layanan Kepegawaiannya di SIASN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi meluncurkan sistem informasi aparatur sipil negara (SIASN) dalam rapat koordinasi nasional (rakernas) kepegawaian 2020, Kamis (17/12) secara virtual.
SIASN merupakan jawaban implementasi satu data ASN, yakni dengan mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh instansi pusat dan daerah.
Peluncuran SIASN dilakukan Kepala BKN Bima Haria Wibisana bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen.
Bima Haria Wibisana mengatakan, program layanan SIASN bertujuan untuk memperbaiki kualitas data ASN, khususnya menyangkut layanan manajemen kepegawaian. Melalui SIASN, setiap ASN dapat memantau progres layanan kepegawaiannya dengan menerima notifikasi via MySAPK atau email.
"SIASN juga sudah menerapkan digital signature sehingga proses layanan pengusulan kepegawaian tidak memakan waktu yang lama dan berbasis paperless," ujarnya.
Deputi Suharmen, dari aspek implementasi dan pengawasan sistem merit, ada dua sasaran pembangunan SIASN.
Pertama, untuk menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres 95/2018, khususnya tentang satu data ASN atau integrasi data ASN yang dimandatkan kepada BKN.
Kedua, sistem ini akan digunakan untuk fokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres 54/2018. Dari perspektif pencegahan korupsi, SIASN akan dimanfaatkan untuk transparansi pengisian jabatan di lingkup instansi pusat dan daerah.
PNS bisa memanfaatkan layanan SIASN untuk melihat perkembangan usulan Kepegawaian seperti kenaikan pangkat dan lainnya
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- 4,7 Juta ASN Didorong Tingkatkan Pendidikan Melalui Beasiswa
- 5 Berita Terpopuler: Isi Surat Kemendagri Bikin Lega, Honorer Kena PHK Selamat, Alhamdulillah
- Kabar Terbaru Nasib Honorer Dirumahkan, Diusulkan Bisa Ikut Seleksi PPPK