PNS Bogor Dipasangi GPS

“Kita sudah banyak mendengar program-program refomasi birokrasi diterapkan di lingkungan instansi pemerintahan, namun belum juga membawa hasil, bila tidak disebut stagnan. Padahal, reformasi birokrasi bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi harapan rakyat. Dengan kata lain, reformasi di negara ini menjadi tidak bermakna bagi rakyat, selama pelayanan publik tetap mengecewakan,” paparnya.

Menyanggupi permintaan awak parlemen ini, Plt Sekda Kota Bogor Ade Syarif Hidayat mengaku siap mendukung. Menurutnya, sejauh ini absensi PNS hanya sebatas mengisi daftar kehadiran lalu bebas ke mana-mana. “Nah, harapan kami juga sama dengan Komisi A. PNS harus bisa lebih tertib dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” imbuh dia.

Ade mengaku, meski bujet anggaran pengadaan navigasi PNS ini terbilang cukup tinggi, namun pihaknya akan mempertimbangkan. “Ini untuk kepentingan bersama dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Harus kita dukung,” kata dia.

Jika dikaji, rujukan regulasi baru ini sebenarnya lebih efisien dalam memonitor kinerja birokrasi. Berbeda dengan DKI Jakarta, Gubernur Djokowi lebih memilih blusukan dalam memonitor kinerja anak buahnya.(yus/c)