PNS Boleh jadi Kades tapi...

jpnn.com - JAKARTA--Seluruh PNS termasuk guru bisa menjadi kepala desa atau perangkat desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

Hanya saja sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No C1.26.30/V.38-6/48, PNS bersangkutan harus dibebaskan dari tugas-tugasnya.

"Boleh-boleh saja guru PNS menjadi Kades atau perangkat desa. Asalkan yang bersangkutan harus dibebaskan dari tugasnya sebagai guru," kata Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat di Jakarta, Jumat (4/12).

Dia memaparkan, dalam Surat Kepala BKN tersebut disebutkan, PNS yang dipilih/diangkat menjadi Kades atau perangkat desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kades atau perangkat desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

‎"Memang banyak PNS guru yang mengadu ke BKN mempertanyakan boleh tidaknya mereka menjadi Kades atau perangkat desa. Sebab sejumlah daerah melarang guru PNS mencalonkan diri sebagai Kades. Tapi ada juga‎ daerah yang malah mengangkat PNS guru jadi Kades namun tetap rangkap jabatan," bebernya.

Tumpak menambahkan, arahan Kepala BKN itu didasarkan pada Pasal 8 ayat 1 PP No 55/1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi PNS.

‎"PNS yang dipilih/diangkat menjadi Kades/perangkat desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pegawai negeri yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai kepala daerah/perangkat desa dikembalikan ke instansi induknya," paparnya.

Surat Kepala BKN No C1.26.30/V.38-6/48 juga menjelaskan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan PP ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekdes sekurang-kurangnya enam tahun.