PNS Daerah Habiskan Dana Pusat
Nilainya Rp 306,2 T, Ancam Pelayanan Publik
Sabtu, 25 Agustus 2012 – 07:09 WIB

Foto: Dok.JPNN
JAKARTA - Alokasi dana transfer pusat ke daerah dalam RAPBN 2013 memang lumayan besar. Nilainya mencapai Rp 518,9 triliun di antara total Rp 1.657,9 triliun. Tapi, anggaran ke daerah itu dikhawatirkan tidak akan terlalu produktif.
Alasannya, sekitar Rp 306,2 triliun diperkirakan mengalir untuk belanja pegawai pemerintah daerah. Proporsinya mencapai 60 persen di antara total dana transfer ke daerah. "Alokasi anggaran belanja pegawai untuk pemerintah daerah itu berasal dari anggaran berbentuk DAU (dana alokasi umum)," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta kemarin (24/8).
Menurut dia, DAU tersebut sebetulnya tidak hanya untuk belanja pegawai, namun seharusnya juga dibagi untuk belanja pelayanan kepada masyarakat. Tapi, banyak pemda yang tidak sanggup menggaji pegawai, sehingga menggunakan DAU sepenuhnya. "Tentu itu akan mengorbankan belanja untuk pelayanan publik," kritik dia.
Kondisi tersebut, sindir Uchok, mungkin terinspirasi komposisi belanja pegawai di tingkat pusat. Dalam RAPBN 2013, alokasinya Rp 241,1 triliun. Nilai itu meningkat Rp 28,9 triliun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN perubahan 2012 sebesar Rp 212,2 triliun.
JAKARTA - Alokasi dana transfer pusat ke daerah dalam RAPBN 2013 memang lumayan besar. Nilainya mencapai Rp 518,9 triliun di antara total Rp 1.657,9
BERITA TERKAIT
- Jangan Tolak PPPK Paruh Waktu, Gaji dan Tunjangan Hampir Setara, Ada THR
- Ini Respons Prabowo soal Kasus Pertalite Dioplos Jadi Pertamax
- Peluncuran Bank Emas, Prabowo Berterima Kasih kepada Jokowi
- KPK Periksa Dirut PT Alfriz Auliatama Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR
- Wagub Taj Yasin Pengin Masyarakat Memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis
- Ketua HIPMI Jaya Dorong Pemerintah Libatkan UMKM dalam Program Danantara dan RUU Minerba