PNS Dilarang Rapat di Hotel Malah Boros Banget, Ini Hitungannya

PNS Dilarang Rapat di Hotel Malah Boros Banget, Ini Hitungannya
PNS rapat. Foto: Int/dok.JPNN

jpnn.com - SURABAYA - Kebijakan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel, tidak serta merta menciptakan penghematan. Justru yang terjadi malah pemborosan.

Contohnya kegiatan oleh badan kepegawaian daerah (BKD) Pemprov Jatim, yang merupakan instansi dengan kegiatan sosialisasi cukup tinggi. Tahun ini BKD telah dua kali melaksanakan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) se-Jatim. Rata-rata rapat tersebut diadakan di luar kota. Bahkan, bulan depan BKD juga mengagendakan rapat di Kota Malang.  

Rakorwil itu diadakan selama dua hari. Untuk mendapatkan layanan yang hampir mirip dengan hotel, BKD mencari gedung yang menyediakan tempat menginap. Sebab, rakorwil tersebut mengundang seluruh kabupaten/kota dengan jumlah peserta di atas 125 orang.

’’Biasanya urusan seperti ini bisa saya kerjakan dengan mudah. Cukup dengan jasa hotel, semua sudah diatur dalam paket,” ungkap Akmal Boedianto, kepala BKD Jatim.  

Karena rapat di hotel dilarang, BKD harus mengatur anggaran agar lebih efisien. Namun, pengeluaran untuk kegiatan tersebut ternyata sama saja dengan biaya fasilitas hotel. Meski lokasi rapat ada di aset milik negara, yakni gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Malang, peserta rapat tetap menginap di hotel. ’’Sama saja kan, pemprov juga harus mengeluarkan biaya kamar hotel peserta rapat,” ujarnya.

Bahkan, untuk menyiasati hal itu, Akmal pernah menggunakan tempat di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Malang yang memiliki fasilitas kamar inap. Namun, hal tersebut ternyata juga tidak efektif. Sebab, kamar yang tersedia di lanal tidak cukup untuk menampung banyak orang. Akibatnya, sebagian peserta rapat tetap menginap di hotel. Akhirnya anggaran tidak hanya dikeluarkan untuk biaya rapat, tetapi juga tempat menginap dan transportasi.

’’Terus kalau seperti itu, apa bedanya dengan rapat di hotel? Kecuali, kalau rapatnya hanya sehari, pasti bisa dan mungkin lebih hemat karena tidak pakai menginap,” ujarnya.  

Akmal menambahkan, akibat tidak rapat di hotel, pelaksanaannya sering molor. Sebab, para peserta berada di hotel berbeda. Padahal, jadwal rapat sudah ditentukan sesuai dengan materi yang disampaikan.

SURABAYA - Kebijakan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel, tidak serta merta menciptakan penghematan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News