PNS Dilarang Simpan Dana Proyek di Rekening Pribadi

Ditambahkan Wakil Menteri  PAN&RB Eko Prasojo, langkah pemerintah tersebut sebagai upaya reformasi birokrasi. Bagi kementerian dan lembaga yang sudah mendapat tunjangan kinerja, harus memiliki LPSE dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

"LPSE akan menjadi salah satu prasyarat bagi kementerian/ lembaga yang akan melaksanakan reformasi birokrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada 315 instansi pemerintah yang membentuk LPSE, yakni 29 instansi pusat, 31 provinsi dan 225 kabupaten/kota yang melaksanakan e-procurement, dengan nilai Rp 52,315 triliun, yang meliputi  32.169 paket, dengan penghematan mencapai Rp 6,147 triliun atau 11 persen. (Esy/jpnn)