PNS Kampanye Mengancam Incumbent

Seperti diketahui, perilaku menyalahi netralitas PNS itu terungkap dalam pernyataan Ketua Bidang Politik dan Hukum Forkabi Asraf Ali yang bersedia dipecat dari ormas etnis Betawi itu. Betapa tidak, seruan Ketua Umum Forkabi dinilai telah menyalahi AD/ART organisasi. Selain tidak memiliki fungsi politik praktis, di dalam Forkabi tergabung para anggota dan kader sejumlah parpol. Apalagi pada Pilkada DKI 2012, sejumlah parpol mengusung pasangan berbeda. Tentunya setiap anggota parpol diwajibkan mengikuti kebijakan parpol bersangkutan.

 

Salah satu contoh, DPD Partai Golkar DKI Jakarta telah menerbitkan instruksi tertulis Nomor Ins-29/DPD-I/Golkar/D/3/2012 yang mewajibkan kader Golkar menjunjung tinggi, patuh dan loyal dalam kebijakan mensukseskan Pilkada DKI Tahun 2012 dengan mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Surat tersebut juga meminta seluruh kader bekerja keras memenangkan pasangan Alex dan Nono. Bagi kader yang tidak patuh terhadap instruksi ini akan dikenai sanksi peraturan organisasi (PO) No. PO-13/DPP/Golkar/X/2012, tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi. (rul)