PNS Setda Kaltara Terpaksa Masuk Kerja untuk Bersihkan Kaca
jpnn.com - JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, hari ini seluruh pegawai lingkup Setda Provinsi Kaltara tetap hadir di kantornya. Mereka datang membersihkan bekas pecahan kaca akibat kericuhan kemarin siang, Sabtu (19/12) di komplek kantor Gubernur, Tanjung Selor.
“Kalau Gedung masih aman. Namun sejumlah ruangan kaca jadi dibersihkan,” kata Dodi saat dihubungi, Minggu (20/12).
Sebelumnya, memang terjadi kerusuhan pascapenghitungan suara pilkada serentak di Kaltara. Kaca-kaca di kantor gubernur dipecahkan para demonstran. Pembakaran juga dillakukan hingga api menjalar ke dinding gedung. Akibatnya, bangunan kantor gubernur hangus mulai dari atap ruangan kada ke gedung serbaguna. Namun upaya pembakaran tidak sampai meluluhlantakkan tempat kejadian perkara.
“Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar video conference memantau langsung keadaan di sana. Mendagri dijelaskan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) terkait kerusakan yang diakibatkan kericuhan," imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan, kericuhan bermula saat sidang pleno hasil rekapitulasi suara Pilkada di Kaltara digelar di Gedung Serbaguna, Kompleks Kantor Gubernur di Tanjung Selor. Pendukung pasangan calon Yusuf SK-Martin merasa tidak puas atas hasil penghitungan dan merusak kantor serta mobil yang diparkir di halaman gedung.(flo/jpnn)
JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, hari ini seluruh pegawai lingkup Setda Provinsi Kaltara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilawati Dianiaya Rekan Sesama Pedagang yang Tak Terima Ditegur, Begini Kejadiannya
- Momen Wakapolda Riau Brigjen K Rahmadi Turun ke SD Dukung Program Makan Bergizi Gratis
- SKD CPNS Pemko Pekanbaru, 296 Pelamar Dinyatakan tidak Lulus, Ini Sebabnya
- Terbitkan SE, Pemkab Natuna Pastikan tidak Mengangkat Tenaga Non-ASN Lagi
- Truk Pupuk dan Tepung Bertabrakan, Lintas Sumbar-Riau Sempat Macet Total
- Agung Nugroho Difitnah soal Gugatan Rp 21 Miliar, Dukungan Publik Justru Kian Besar