PNS Sudah Diberi THR, Jangan Lagi Terima Parcel

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan‎ Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mewanti-wanti seluruh PNS untuk tidak menerima bingkisan lebaran alias parcel yang terkait dengan posisi sebagai abdi negara. Bagi yang melanggar, maka sanksinya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kebijakan itu memang bukan hal baru. Meski demikian Yuddy tetap mengingatkan para PNS agar menaatinya.

"Dalam PP Disiplin PNS Pasal 4 angka 8 disebutkan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dalam bentuk apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya," ujar Menteri Yuddy di Jakarta, Selasa (21/6).
 
Yuddy juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU itu mengatur beberapa jenis pemberian yang atau tergolong gratifikasi.

Antara lain pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hingga fasilitas lainnya. Yang digolongkan gratifikasi termasuk pemberian di dalam maupun luar negeri, secara langsung atau pun melalui sarana elektronik.

 “Apabila PNS menerima hadiah lebaran, misalnya parcel dan itu tidak dilaporkan, masuk dalam gratifikasi. Karena itu bagi yang bersangkutan bukan hanya diberikan sanksi disiplin, tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana,” tutur Yuddy.

Namun demikian, kata Yuddy, ketentuan itu tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi. Karenanya Yuddy juga meminta PNS penerima gratifikasi untuk proaktif.

“Untuk itu saya menghimbau bagi PNS yang tak terhindarkan menerima hadiah atau pemberian apa saja, segera melaporkan pemberian tersebut ke KPK atau unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi,” ungkap Yuddy.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada PNS dan anggota TNI/Polri sebesar gaji pokok. Harapannya agar kesejahteraan PNS dan anggota TNI/Polri semakin baik.