PNS Yes! P3K ke Laut aje

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan dosen yang melakukan Aksi 1805 di depan Istana Negara, Kamis (18/5), menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengangkat mereka menjadi PNS.
Pasalnya, tujuh tahun menjadi perguruan tinggi negeri baru (PTNB), seluruh pegawai mulai dosen hingga staf statusnya tidak jelas.
Mereka pun menyoal sikap pemerintah yang ngotot membuat universitas swasta berstatus negeri, dengan alasan agar lebih berkembang. "Aset tanah, gedung, mahasiswa diambil. Dosen dan stafnya ditelantarkan. Di mana letak keadilan pemerintah," kata orator dari Bangka Belitung di atas mobil komando, Kamis (18/5).
Dia pun meriakkan yel-yel yang langsung disambut gegap gempita. "PNS, Yes! P3K, ke laut aje."
P3K yang dimaksud adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau biasa juga disingkat PPPK.
Sementara Ketua Ikatan Lintas Pegawai (ILP) PTNB Fadillah Sabri mengatakan, penolakan terhadap P3K karena bentuknya hingga saat ini belum jelas.
"Kami hanya diinfokan P3K mirip PNS. Namun aturan mainnya kan belum ada. Yang sudah nyata PNS, makanya kami menuntut di PNS-kan," tegasnya.
Dia pun mengimbau pemerintah bila tidak siap mengangkat dosen dan tenaga kependidikan menjadi PNS, jangan pernah membuat perguruan tinggi swasta menjadi negeri. Sebab, kebijakan pemerintah tersebut sangat merugikan dosen. (esy/jpnn)
Ratusan dosen yang melakukan Aksi 1805 di depan Istana Negara, Kamis (18/5), menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengangkat mereka menjadi
- Jawab Sanggah PPPK Tahap 2 Berlangsung, Panselda Harus Menyelamatkan Honorer TMS
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Info Terbaru soal Penempatan Guru PPPK 2024, Penting
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra