Poempida: Kasus Dokter, Kenapa Presiden Diam?
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh mengkritik sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus hukum yang menjerat Dokter Dewa Ayu Sasiary beserta rekan-rekannya. Menurutnya, sikap SBY berbeda ketika kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar.
"Kalau kasus Akil Mochtar presiden mau komentar, ini kasus dokter mengapa dia diam saja?" kata Poempida dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/11).
Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar para dokter mengajukan grasi kepada SBY. Ia membandingkannya dengan Schapelle Leigh Corby, perempuan Australia pelaku penyelundupan narkoba.
"Kalau Corby saja yang kasusnya narkoba dapat grasi, kenapa kasus kesehatan yang menyangkut nyawa manusia seperti ini enggak dapat," kata Poempida.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri Dan Genekologi Indonesia (POGI) Nurdadi Saleh mempertanyakan kapan grasi tersebut diberikan SBY.
"Lalu saya juga khawatir, Presiden malah bilang, 'saya tidak bisa intervensi masalah hukum," kata Nurdadi.
Seperti diketahui, dr Ayu cs didakwa menyebabkan kematian pasien mereka Siska Makatey pada tahun 2010. Namun, pada September 2011 Pengadilan Negeri Manado menyatakan mereka tidak bersalah. Putusan ini akhirnya dibatalkan setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa. Ayu dan kedua rekannya divonis 10 bulan penjara. (gil/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh mengkritik sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus hukum yang menjerat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Fakta-Fakta Kecelakaan Mercy di Kenjeran Surabaya, Pengemudi Mabuk, 1 Korban Tewas
- Pameran Batal Digelar, Yos Suprapto Turunkan Semua Lukisan di Galeri Nasional Indonesia
- Mayjen Yusri Nuryanto Ungkap Jumlah Anggota TNI Terlibat Narkoba Selama 2022-2024
- Dukung Asta Cita, Ini Kinerja Pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta Sepanjang 2024
- Solidaritas Pangan Dunia: Program ‘Grain from Ukraine’ Membantu Negara Terdampak Krisis
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan