Pojokan Sri

Ke dalam dia harus menghadapi anak buah dengan perasaan jengkel yang memuncak.

Akan tetapi semua sisa pekerjaan itu harus diselesaikan oleh birokrasinya sendiri. Apakah Sri Mulyani masih bisa mengandalkan mereka? Untuk, misalnya, tidak dibelok-belokkan lagi?

Kalau Sri Mulyani tidak percaya pada anak buahnya, lantas siapa yang harus menanganinya.

Potong satu eselon? Sapu bersih begitu banyak orang? Atau serahkan ke lembaga swasta seperti Ernst & Young? Seperti dulu bea cukai diserahkan ke perusahaan Prancis?

Forum Komisi III DPR dengan menko polhukam Rabu lalu benar-benar telah membuat posisi Sri Mulyani begitu sulit. Khususnya sebagai menteri. Bukan sebagai pribadi.

Misalnya, bagaimana dengan pedenya Sri Mulyani bilang di depan DPR bahwa transaksi mencurigakan yang menyangkut orang kemenkeu hanya Rp 3,5 triliun. Sedang Menko Mahfud dengan gamblang menyebut angka itu Rp 35 triliun. Lengkap dengan buktinya.

Pun dengan ketegasan khasnya, Sri Mulyani merasa tidak pernah menerima surat dari PPATK. Sementara besoknya menko menyebut surat itu ada tanda terimanya.

Saya memperkirakan Sri Mulyani akan sangat sulit berkilah lagi. Maka pilihan terbaik adalah menyelesaikannya dengan segera. Toh masih ada waktu satu tahun baginya.