Pola Pengelolaan SPBU Jadi Bukti Pertamina Bukan Sepenuhnya Milik Negara

jpnn.com - JAKARTA -  Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa mempertanyakan status Pertamina yang menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alasannya, Sentra Pelayanan Bahan Bakar Umum (SPBU) ternyata tidak seluruhnya dikelola Pertamina, melainkan diserahkan ke swasta. 

Iwa menjelaskan tak masalah bila sebagian urusan penjualan bahan bakar minyak diserahkan ke swasta, tapi tidak secara mayoritas. "Bisa saja swasta diberi kesempatan tapi apakah juga Pertamina mampu memegang, mengontrol supaya tidak ada penyimpangan. Kontrol yang jelas dari sisi keluar masuk minyak," tegas Iwa, Kamis (15/10). 

Berdasarkan penerapan pola dalam membangun jaringan SPBU, Iwa menemukan ada tiga pola yang diterapkan Pertamina. Masing-masing, Corporate Owned Corporate Operated (COCO), Dealer Owned Dealer Operated (DODO), dan Company Owned Dealer Operated (CODO). 

Pola COCO merupakan sepenuhnya dimiliki Pertamina. Sayangnya, dari sekitar 6.000 SPBU, hanya 10 persen SPBU COCO.   Nah, yang COCO itu adalah SPBU yang dikelola sepenuhnya oleh Pertamina sedangkan yang lainnya adalah swasta. 

Menurut Iwa, pola pengelolaan SPBU Pertamina tersebut menjadi pertanda bahwa dalam skema bisnis, Pertamina tidak bisa disebut 100 persen milik negara. Sebab, "saham pengelolaan" tersebut akhirnya terdistribusi melalui pihak swasta.

Namun yang paling urgen sesungguhnya adalah dari sisi sistem monitoring masih harus terus diperbaiki. Jangan sampai kata dia, akibat dipegang swasta kemudian dari sisi pasokan tidak merata sehingga di sejumlah daerah malah terjadi kelangkaan dan antrian panjang seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. 

"Apakah juga ada jaminan mampu mengawasi kemungkinan penyimpangan jika kemudian terlalu diberi keleluasaan. Bisa saja dibuat aturan jelas berapa porsi swasta dan berapa yang harus benar-benar dimiliki penuh Pertamina," katanya. 

Sudah waktunya, Pertamina juga menerapkan kontrol atau sistem berbasis teknologi yang bisa memonitoring keluar masuk minyak yang dikirim ke SPBU lantaran SPBU yang dikelola swasta dengan Pertamina jumlahnya sangat banyak. "Jadi jangan juga dilepaskan semua ke swasta," tegasnya.  (jpnn)