PolcoMM: Setelah Debat, Elektabilitas Prabowo Ungguli Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei Political Communication (PolcoMM) Institute menegaskan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, unggul dari Joko Wiodo-Jusuf Kalla sebesar 1,5 persen.
"Pasangan Prabowo-Hatta memeroleh elektabilitas 46,8 persen. Sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla dengan angka 45,3 persen," kata Direktur Eksekutif PolcoMM Heri Budianto, dalam paparannya hasil survei PolcoMM Institute bertajuk "Adu Balap Capres; Membaca Kemana Arah Undecided Voters", Kamis (3/7).
Penelitian dilakukan dengan multistage random sampling, melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi. Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada 23-27 Juni 2014 dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 3 persen.
Dalam survei ini diketahui bahwa tren Prabowo mengalami kenaikan karena penampilan debat putaran ketiga yang membahas politik internasional dan ketahanan nasional.
Menurut Heri, responden menilai Prabowo tampil meyakinkan, dan menguasai persoalan. Selain itu, responden memilih nomor urut satu karena diyakinkan partai politik yang menjadi mitra koalisi.
Sedangkan Jokowi dalam debat dinilai kurang maksimal. Sebagian besar responden menyatakan Jokowi menyampaikan hal yang terlalu teknis dalam debat.
Responden juga menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi melalui media massa terbatas tentang pemerintahan negatif Jokowi dan PDIP.
"Serta responden menyatakan bahwa Jokowi sebaiknya menuntaskan pekerjaannya sebagai Gubernur Jakarta," kata Heri Budianto.
JAKARTA - Hasil survei Political Communication (PolcoMM) Institute menegaskan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, unggul dari Joko
- Prabowo Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa, Anggarannya dari Sini
- 2 Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Kerugian Tembus Rp 500 Juta
- Pakar Ungkap Pemicu Badai PHK di PT Sritex
- Ahmad Luthfi Meluncurkan Program Speling, Warga Bisa Periksa Kesehatan Gratis di Balai Desa
- Demi Raih Kepercayaan Publik, Polri Diminta Terbuka terhadap Kritikan & Perkuat Pengawasan Internal
- Dua Fenomena Ini Menunjukkan Kegagalan Polri Melakukan Sistem Meritokrasi