Polda Jateng Bergerak Mengusut Selebaran Kritik Perpanjangan PPKM

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengusut maraknya selebaran-selebaran yang berisi kritik terhadap perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
Selebaran tersebut tersebar di sejumlah titik di kawasan Klaten, Jateng.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng Komisaris Besar Iqbal Alqudusy mengatakan pengusutan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang timbul di tengah masyarakat serta mengungkap siapa pelaku pembuat dan penyebar selebaran itu.
"Kami memohon maaf kepada masyarakat serta sektor-sektor yang terganggu akibat PPKM. Namun, kesehatan dan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," kata Kombes Iqbal kepada wartawan, Rabu (18/8).
Perwira menengah Polri ini meminta masyarakat bersabar hingga pemerintah menyatakan kebijakan PPKM selesai.
Dia kembali menegaskan bahwa PPKM merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk dapat memerangi penularan Covid-19.
“Maka dari itu, kami memohon dukungan dari masyarakat untuk bersama memerangi pandemi Covid-19 dengan mematuhi aturan dan menerapkan protokol kesehatan," ujar Kombes Iqbal.
Seperti diketahui, penyelidikan ini dilakukan menyusul temuan selebaran yang bermuatan sindiran terhadap pemerintah terkait perpanjangan PPKM, Selasa (17/8) kemarin.
Polda Jateng mengusut maraknya selebaran-selebaran yang berisi kritik terhadap perpanjangan PPKM.
- Belum Beres, Pemeriksaan 4 Polisi Intimidasi Lagu Sukatani Masih Berlangsung
- Mahfud MD Bilang Begini soal Lagu Band Sukatani yang Menyentil Polisi
- 4 Polisi yang Mendatangi Sukatani Diperiksa Propam Polda Jateng
- Sebelum Buat Video Permintaan Maaf, Sukatani Ternyata Didatangi Polisi
- Termakan Iming-Iming Kerja di Jepang, 20 Pemuda Brebes Rugi Puluhan Juta
- 2 Polisi Pemeras Remaja di Semarang Jalani Pembinaan Setelah Dijatuhi Sanksi Demosi