Polda Jatim Diminta Siaga Penuh

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Timur, diminta mengerahkan seluruh jajaran mulai dari Pospol, Polsek, Polres, memantau kemungkinan kecurangan maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilihan gubernur yang akan digelar Kamis (29/8) besok.

"Jika ada kecurangan dan pelanggaran hukum, Polda Jatim perlu bertindak cepat, tegas, dan konsisten agar pelaksanaan pilgub tidak menimbulkan konflik dan kerusuhan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, Rabu (28/8).

Neta menjelaskan, dari pendataan IPW hingga H-1, masih ada empat masalah yang bisa memicu konflik di Pilgub Jatim.

Pertama, atribut dan alat peraga kampanye masih bertebaran dimana-mana. Kedua, surat suara yang bergambar empat pasangan cagub-cawagub sudah didistribusikan tapi sejumlah daerah masih kekurangan surat suara.

Ketiga, masih ada daerah yang belum menerima kebutuhan logistik lainnya, seperti formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (formulir DA), formulir penghitungan di tingkat KPUD (formulir DB) serta Formulir C dan D.

Keempat, penempelan stiker nama pasangan calon Khofifah-Herman di kolom kosong Formulir C belum dilakukan dan menunggu saat penghitungan suara.

Selain itu, situasi mulai memanas terlihat di Madura, kawasan Tapal Kuda, dan Madiun. Pilgub tahun 2008 lalu warga merasa jagoannya dicurangi dan kali ini mereka tidak rela jika jagoannya dicurangi, sehingga aksi memantau proses pilgub akan mereka lakukan secara ketat. "Situasi ini bukan mustahil menimbulkan konflik, jika tidak diantisipasi Polri," katanya.

IPW berharap, polisi yg bertugas menjaga TPS harus mau mengingatkan pihak KPPS agar menempel stiker Kofifah-Herman di Formulir C1 sebelum proses penghitungan suara dilakukan. "Jika hal itu tidak dilakukan dikhawatirkan terjadi gelombang protes dari para pendukung Kofifah-Herman di TPS," jelasnya.