Polda Riau Dianggap Melanggar HAM saat Gerebek Wabup Rohil dengan Wanita di Kamar Hotel
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik keras penggerebekan yang dilakukan Polda Riau terhadap Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Sulaiman yang berduaan dengan seorang wanita di kamar hotel.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan tindakan penggrebekan yang dilakukan Polda Riau itu melanggar privasi personal dan melanggar HAM.
Sugeng pun menuturkan tindakan penggerebekan itu tidak boleh asal dilakukan, sebab, Polda Riau bukanlah polisi syariah yang ada di Aceh.
"Polda Riau bukanlah polisis syariah karena qanun (hukum syariah ) tidak berlaku sebagai hukum tertulis di Riau seperti di Aceh," kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (27/5).
Selain itu, sosok wanita yang bukan istri dari Wabup Rohil itu juga bukan di bawah umur. Hal tersebut juga tidak bisa menjadi dasar dalam penggerebekan.
Kemudian, peraturan soal perzinahan yang dimuat dalam KUHP juga berupa delik aduan. Sehingga, harus ada pihak yang melapor terlebih dahulu baru bisa dilakukan penindakan.
"Tanpa adanya aduan terlebih dahulu dari suami/istri,anak atau orang tua tetapi sudah dilakukan penggerebekan atau penangkapan akan menimbulkan kerugian bagi pasangan itu apalagi bila yang diciduk adalah seorang tokoh publik," kata Sugeng.
Dia menyebut penggerebekan pasangan pria wanita di hotel harus dicegah kecuali dipastikan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana seperti penyalahgunaan narkoba.
IPW menilai Polda Riau sudah melanggar HAM dan privasi personel gegara menggerebek Wabup Rohil bersama wanita lain di kamar hotel.
- Polda Riau dan TNI Sebar 1.615 Personel Demi Kelancaran Pilkada 2024
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
- Kabagops Polres Solok Selatan Tembak Kasat Reskrim yang Usut Tambang Liar, IPW Bilang Begini
- IPW Desak Polda Sumbar Tegas Soal Kasus Polisi Tembak Polisi, Usulkan Korban Diberi Penghargaan
- Korban Helen di BPR Fianka Tak Cuma Tukang Sayur, Polda Riau Bidik Tersangka Baru
- Polda Riau Mengerahkan 1.395 Personel untuk Pengamanan Pilkada 2024