Polda Sulsel Siap Tindak Oknum yang Mengaveling Tanah di Hutan Mangrove

Minggu, 02 Februari 2025 – 18:08 WIB

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan (tengah) didampingi jajarannya menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus kepemilikan lahan negara seusai menghadiri kegiatan arak-arakan Dewa dan Budaya yang merupakan rangkaian perayaan Cap Go Meh Imlek 2576 tahun 2025, di Jalan Sangir Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (2/2/2025). ANTARA/Darwin Fatir.

Informasi diperoleh dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros, Murad Abdullah kepada wartawan menyampaikan, bahwa SHM diterbitkan pada 2009 dengan alas hak Rincik sebelum sertipikat resmi dikeluarkan pemerintah.

Tetapi belakangan bersoal, sebab lahirnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2012 menetapkan kawasan itu sebagai hutan mangrove, sehingga status lahannya berubah menjadi kawasan pesisir yang dilindungi. "Ada dua sertipikat diterbitkan sebelum lokasi itu masuk dalam zona mangrove," katanya. (antara/jpnn)

Berita Selanjutnya:

Dukung Ketahanan Pangan, Polda Lampung Siapkan Ribuan Hektare Lahan Jagung