Polemik AstraZeneca Disebut Mengandung Babi, DPR Minta Pemerintah Cermat Pilih Vaksin

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf meminta pemerintah lebih cermat memilih vaksin dengan mengutamakan pertimbangan aspek kehalalan disamping aspek efikasi.
Bukhori angkat bicara terkait polemik vaksin AstraZeneca yang disebutkan mengandung babi.
“Kami meminta kepastian kehalalan dari pemerintah untuk vaksin lain yang akan disuntikan ke masyarakat,” kata Bukhori dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/9).
Anggota Komisi VIII ini juga mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengambil peran lebih pro aktif dalam mengontrol kepastian kehalalan semua vaksin yang telah ditetapkan pemerintah di masa mendatang.
Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini menilai, pertimbangan kehalalan vaksin juga berpengaruh terhadap program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah mengingat komposisi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim.
Aspek penerimaan masyarakat, lanjut Bukhori, hal yang penting karena keraguan terkait kehalalan pasti berpengaruh pada animo program vaksinasi.
“Alhasil, jika tren ini berlanjut seiring dengan tidak adanya kepastian, maka tujuan untuk membentuk herd immunity melalui vaksinasi bisa jauh dari harapan” terang dia.
Untuk diketahui, pemerintah resmi menetapkan 6 jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. Keputusan pemerintah ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Anggota DPR minta pemerintah lebih cermat memilih vaksin dengan mengutamakan pertimbangan aspek kehalalan disamping aspek efikasi.
- Ketua MUI Ajak Umat Islam Tetap Memiliki Integritas Seusai Ramadan
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- BAZNAS, MUI, dan Kemenbud Gelar Nobar Film Peraih Oscar No Other Land
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Solidaritas untuk Palestina, PMII Serukan Boikot 25 Merek Terafiliasi Israel