Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima

jpnn.com, JAKARTA - Band punk asal Purbalingga, Sukatani, menjadi perbincangan setelah lagu mereka Bayar Bayar Polisi viral di media sosial. Namun, belakangan band tersebut mengajukan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani menilai lagu tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang seharusnya diterima sebagai kritik terhadap kepolisian.

"Ini masukan sebenarnya. Itu menurut saya bukan institusi Polri tetapi oknum. Coba kita bayangkan sehari tanpa polisi seperti apa, kan tidak mungkin. Di situlah yang harus kita tekankan oknum. Ke depan Polri kritik masyarakat diterima dengan baik, dan masyarakat juga tentunya harus menerima bahwa itu oknum bukan dari institusi Polrinya," ujar Dewi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut Dewi, berbagai kasus yang menyeret anggota Polri, telah menjadi atensi Komisi III. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian. Dalam beberapa RDP, Komisi III juga sudah kerap melakukan langkah pengawasan.

"Ya, harus perbaikan di situ ya, karena awalnya menjadi polisi kan dari situ. Citra polisi terbentuk dari situ. Ya, itu yang harus dibenahi dari Polri," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Dia juga mengharapkan adanya pembenahan maksimal oleh Polri di bidang pengawasan. Sebagai mitra eksternal, Komisi III DPR memastikan perannya sebagai fungsi pengawasan dengan melakukan RDP langsung kepada Polri dan jajaran.

Meski demikian, Dewi menegaskan di tengah banyaknya kasus yang melibatkan oknum Polri, masih banyak anggota kepolisian yang bekerja dengan baik dan profesional.

"Yang harus titikberatkan itu oknum, tidak semua polisi, loh. Bayangkan sehari tanpa polisi seperti apa, dan bagaimana nasib polisi-polisi yang baik. Saya yakin sekali masih banyak polisi yang baik yang bisa kita beri kepercayaan. Kan, kasihan mereka, mereka sudah berbuat baik tetapi karena segelintir oknum tercoreng institusi," pungkas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Riau ini.