Polemik BUMN, Adian Napitupulu: Seleksi Direksi dan Komisaris Tertutup, Biasanya Ada Titipan
Ketika dikalikan dengan jumlah 6.200 orang maka totalnya Rp 310 miliar tiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun.
"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," kata Adian.
Rakyat hanya diyakinkan ada head hunter, ada talent pool, tetapi rakyat tidak tahu siapa orangnya, bagaimana kerjanya dan kenapa masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka?
"Apa yang ditutupi? Apa yang dirahasiakan? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka. BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain main seolah BUMN itu film mission impossible," katanya.
Adian menegaskan, rakyat berhak tahu, berapa orang dari 6.200 komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah yang tidak setuju dengan Ide dan tujuan Presiden Jokowi.
Berapa dari jumlah tersebut yang malah membenci Jokowi, tetapi menikmati buah keringat mereka yang jungkir balik memenangkan Jokowi.
"Apa mungkin mereka yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi mau berjuang di BUMN induk, anak dan cucu untuk memastikan ide, program dan tujuan Jokowi tercapai? Lalu dari 6.200 bagaimana kalau ada yang anti terhadap negara ini? Kalau ada berapa banyak dan dimana?," pungkas Adian.(gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Adian Napitupulu minta dibuka data identitas 6.200 orang yang mengisi posisi direksi dan komisaris BUMN tanpa diketahui seleksinya oleh masyarakat.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral