Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua Jadi Momentum Perbaikan Data Kependudukan

“UU tidak mengatur mengenai keadaan baru yang muncul kemudian dan sangat menentukan. Tidak ada upaya hukum apa manakala muncul kasus seperti ini (Kasus Bupati Orient P Riwu Kore, red),” kata Petrus.

Lebih lanjut, Advokat Peradi ini menilai peristimwa di Sabu Raijuai sebagai contoh keadaan baru sesungguhnya tidak diduga sebelumnya, bahkan oleh pembuat Undang-Undang sehingga tidak mengantisipasi.

Petrus berharap polemik Bupati terpilih Sabu Raijua ini menjadi bahan menarik di dalam penyempurnaan UU Pilkada sekaligus menarik bagi pakar hukum tata Negara

Petrus menambahkan posisi Mendagri kemungkinan hanya menerima berkas dari KPU. “Sepanjang tidak ada keputusan pengadilan bahwa keputusan (Paslon terpilih Sabu Raijua, red) ini batal, posisi Mendagri pada akhirnya melantik,” ucap Petrus.

Sementara itu, Agustisnus Tamo Mbapa dari Partai Demokrat sekaligus sebagai Parpol pengusung Paslon Orient P Riwu Kore dan Tobis Uly mendorong Mendagri untuk menggunakan kewenangannya segera melantik Bupati terpilih.

“Proses Pilkada Sabu Raijua itu sudah berjalan, dan sudah ditetapkan secara legal. Jika setelah itu ada proses hukum, maka akan ditindaklanjuti secara hukum,” kata Gustaf sapaan akrab Agustinus.

Sebaliknya, Rudi Kabunang selaku kuasa hukum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sabu Raijua, Takem Raja Pono-Herman Hegi Radja Haba, berharap KPUD dapat menganulir kembali keputusannya.

“Dengan adanya bukti bahwa Orient adalah warga Negara AS, kami anggap KPU sudah lalai dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya dalam melakukan verifikasi syarat formal pasangan bakal calon dalam Pilkda,” tegas Rudi.