Polemik Gaji BPIP: Ketokohan yang Dibayar Ratusan Juta

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, polemik besaran gaji Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) harus diluruskan karena merugikan nama baik tokoh-tokoh di lembaga tersebut.

"Ya (pemerintah harus) mengklarifikasi karena ini sangat merugikan bagi tokoh-tokoh kita," kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/5).

Menurut Taufik, apa yang dikerjakan Dewan Pengarah BPIP sebenarnya bukanlah buat kepentingan politik. Namun, dia berpendapat, Dewan Pengarah BPIP memberikan pembinaan soal ideologi Pancasila kepada masyarakat.

"Semangatnya pun lebih bersifat sukarela. Kita harus lihat ketokohannya, mana ada ketokohan yang dibayar. Ini kan jadi tidak pas," papar Taufik. Menurut Taufik, kalau untuk kesekretarian BPIP mungkin membutuhkan dana untuk operasional kegiatan dan administrasi.

Namun, kata Taufik, sangat tidak elok kalau ada tokoh menyosialisasikan Pancasila kemudian ketokohannya tersebut dibayar. Dia yakin, tokoh yang ada di BPIP pun tidak tahu soal gaji ini.

BACA JUGA: Dewan Pengarah BPIP Sifatnya Volunter, tak Pantas Digaji

"Ini yang saya mungkin beliau-beliau dalam posisi tidak tahu sebelumnya. Saya minta ini diklarifikasi, dipertimbangkan dan dicabut kembali, katanya.

Dia kembali menegaskan, otak di balik draf kebijakan yang ditandatangani presiden itu harus dicari. Menurut Taufik, otak di balik kebijakan itu harus memberikan klarifikasi kepada masyarakat.