Polemik Jilbab dan Realitas Politik

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Polemik Jilbab dan Realitas Politik
Gubernur Anies Baswedan, Ferry Farhati, dan besan berfoto bersama Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat malam resepsi Mutiara Annisa Baswedan-Ali Saleh di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (29/7). Foto: dokumentasi Pemprov DKI.

Konservatisme di Amerika mendapat angin besar setelah Supreme Court atau Mahkamah Agung Juni lalu mencabut hak aborsi yang sudah berlaku sejak 1973. 

Hak aborsi menjadi ikon gerakan liberal di Amerika dan pencabutan hak aborsi dianggap sebagai kekalahan besar liberal dan kemenangan besar kelompok agama.

Pertentangan liberal vs konservatif di Amerika ada kemiripan dengan pertentangan cebong vs kadrun di Indonesia. 

Setiap kali muncul isu politik selalu terjadi polarisasi antara dua kelompok kiri dan kanan itu.

Isu besar maupun kecil selalu memantik perdebatan yang meluas menjadi kontroversi nasional.

Insiden jilbab di Bantul adalah insiden kecil yang bisa diselesaikan di level lokal. Akan tetapi, insiden itu ditarik menjadi isu besar yang kemudian memicu kembali perdebatan lama yang kambuh lagi dan lagi.

Insiden yang sama pernah terjadi di Padang, Sumatera Barat, pada 2021 yang lalu. 

Ketika itu muncul berita bahwa seorang siswi non-muslimah diharuskan berjilbab yang menjadi seragam resmi sekolah. 

Debat jilbab menjadi simbol pertarungan antara sekularisasi dan formalisasi agama di Indonesia sampai sekarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News