Polemik Kebijakan Penghapusan Penjurusan SMA

Namun, menghapus penjurusan saja tidak cukup untuk mengatasi stereotip ini. Masalah stereotip lebih berkaitan dengan persepsi masyarakat dan sistem pendidikan yang mengedepankan prestasi akademik dalam kerangka tertentu.

Upaya yang lebih efektif adalah mengubah paradigma pendidikan dan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya berbagai disiplin ilmu, daripada sekadar menghapus penjurusan.

Ketiga, meskipun pembelajaran fleksibel dan pendekatan lintas disiplin diperlukan di era globalisasi, penghapusan penjurusan tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendidikan dan kompetensi guru dapat menimbulkan masalah baru.

Artikel tersebut seolah-olah mengasumsikan bahwa semua sekolah siap mengadopsi personalized learning, padahal banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya.

Tanpa dukungan yang cukup, kebijakan ini justru bisa memperlebar kesenjangan pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan.

Sebagai catatan akhir, meskipun penghapusan penjurusan bertujuan untuk menghasilkan pendidikan lebih inklusif dan fleksibel, penerapan kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati.

Tantangan-tantangan seperti kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, dan perubahan paradigma masyarakat harus diatasi terlebih dahulu.

Jika tidak diperhatikan, kebijakan ini berpotensi menghadapi hambatan yang signifikan dalam implementasinya.