Polemik Korupsi Jiwasraya, Kenapa Rakyat yang Harus Bayar Rp20 Triliun?
Jumat, 18 September 2020 – 06:36 WIB

Ilustrasi Jiwasraya. Foto: Ricardo/JPNN.com
“Anggaran negara diperoleh dari uang keringat rakyat dan menjadi tidak adil jika harus digunakan untuk menanggung biaya perusahaan yang telah ‘dirampok’ oleh sekelompok orang," ujarnya.
Politisi PKS ini juga menekankan bahwa di tengah sulitnya perekonomian, di mana pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan dengan menerbitkan utang baru, tidak tepat jika harus menanggung beban BUMN yang bermasalah akibat adanya fraud, dan korupsi.
“Jangan gunakan uang negara, jangan gunakan uang dari keringat rakyat untuk menambal atau mensubsidi berbagai 'perampokan' itu," pungkasnya. (mcr2/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Menolak keras rencana pemerintah untuk menyuntikkan uang negara triliunan ke Jiwasraya.
Redaktur & Reporter : Rizki Sandi Saputra
BERITA TERKAIT
- Pelaksanaan Tugas Kemenkeu di Bidang Kepabeanan dan Cukai Dukung Asta Cita Presiden RI
- KSST Desak KPK Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi Lelang Saham PT GBU
- Restrukturisasi Jiwasraya Bisa Segera Tercapai, Menteri BUMN Bilang Begini
- Kemenkeu Satu Dorong Kemajuan UMKM Lewat Bazar dan Pendaftaran Sertifikasi Halal
- Gaji Honorer Tidak Seberapa, Mau Dipotong Tapera, Kebijakan Aneh
- Bea Cukai Sebut Kinerja Fasilitasi & Pengawasan Hingga April 2024 Tunjukan Hasil Positif