Polemik KPK, BEM Nusantara Minta Mahasiswa Jangan Terprovokasi
jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Pulau Jawa memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap independen dalam memberantas korupsi di tanah air.
BEM Nusantara mengajak mahasiswa seluruh Indonesia untuk mengawal lembaga antirasuah itu.
“Kami mendorong KPK bisa menjalankan fungsi sebagai lembaga independensi untuk pemberantasan korupsi,” ujar Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa Ahmad Marzuki Tukan di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/6).
Ahmad dan sejumlah perwakilan mahasiswa mendorong agar KPK kembali fokus pada penanganan kasus korupsi. Polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN harus diakhiri.
“Kami lebih mendorong agar KPK kembali menjalankan tugas-tugasnya,” kata Ahmad.
Ahmad menerangkan, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyeruak ke publik, seharusnya diselesaikan di internal KPK. Bila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas sebaiknya menempuh jalur hukum.
“Persoalan tes TWK dan lain-lain itu bisa diselesaikan secara internal toh kalaupun memang 51 pegawai itu tidak lolos bisa menempuh jalur hukum berdasarkan konsititusi negara kita,” jelasnya.
Ahmad juga menyerukan kepada mahasiswa untuk tidak ikut terprovokasi akan isu di KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN.
BEM Nusantara mengajak mahasiswa di tanah air untuk mengawal KPK yang tengah berpolemik soal status pegawai.
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Korupsi Berjamaah PON Papua, Ini Tanggapan Komnas HAM dan Himpunan Mahasiswa
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Semangat Inovasi Untar Bisa Menginspirasi Institusi Lain dalam Dukung Pembangunan Berkelanjutan
- Ribuan Mahasiswa Beri Dukungan kepada Ahmad Ali, Begini Alasannya