Polemik Pembelian Mobil dan Renovasi Rumah Dinas, Guspardi: Harus Ada Surat Edaran Mendagri
jpnn.com, JAKARTA - Setelah pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar saat pandemi, kini terdengar kabar terkait rehabilitasi rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang juga di saat pandemi.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan berdasarkan pantauan dari laman website LPSE Provinsi Sumatera Barat, memang ada informasi tender terkait rehabilitasi rumah dinas DPRD Sumbar dengan kode tender 20208016. Sumber dana untuk rehabilitasi ini adalah dari dana APBD Sumbar.
Guspardi meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mengalihkan pos anggaran yang penggunaannya kurang mendesak.
Seperti pengadaan mobil dinas, renovasi kantor dan rumah dinas serta lainnya. Jika kebutuhannya tidak sangat mendesak jangan dicairkan dulu.
Lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19.
Sebab, polemik seperti ini semestinya tak perlu terjadi bila seluruh kepala daerah mempunyai empati yang tinggi.
“Dalam kondisi masyarakat yang susah ini tentu harusnya para pejabat berempati," ujar Guspardi, Minggu (22/8).
Guspardi berharap tak ada lagi kejadian serupa terulang di daerah lainnya yang akan berpotensi memantik polemik.
Guspardi meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mengalihkan pos anggaran pembelia mobil dan renovasi rumah dinas.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian