Polemik Pembelian Mobil dan Renovasi Rumah Dinas, Guspardi: Harus Ada Surat Edaran Mendagri
Dia pun meminta Mendagri Tito Karnavian agar membuat surat edaran kepada kepala daerah dalam hal penganggaran mobil dinas, renovasi kantor dan rumah dinas untuk yang sudah dianggarkan dan belum dicairkan supaya bisa ditangguhkan.
“Dan, anggarannya bisa dialihkan untuk waktu tertentu,” ujar politikus PAN ini.
Legislator dapil Sumbar 2 itu menjelaskan, dalam mengalokasikan pembelian mobil dinas, renovasi rumah dinas atau kantor, memang tidak ada yang salah dengan mekanisme pengajuan maupun persetujuan.
Namun, yang menjadi sorotan adalah momentum pencairannya yang tidak pas. Karena saat ini masyarakat sedang dilanda krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jadi bukan sebuah keputusan yang bijak merelalisaskan anggaran disaat yang kurang tepat.
"Apalagi pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya ini. Jika ada yang kurang sesuai dengan situasi seperti saat ini dimana sangat membutuhkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Semestinya baik eksekutif maupun legislatif harus saling melakukan koreksi di internal masing-masing. Saling mengingatkan untuk meningkatkan sense of crisis dan peka terhadap masalah dan situasi yang sedang dihadapi.
“Sebagai pejabat publik, tentu akan selalu disorot dalam berbagai hal. Begitu juga tentang pemanfaatan anggaran juga harus disesuaikan dengan waktu yang lebih tepat,” pungkas Guspardi.(jpnn)
Guspardi meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mengalihkan pos anggaran pembelia mobil dan renovasi rumah dinas.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online