Polemik Pemekaran Jangan Dibawa ke Jakarta
Jumat, 01 Juni 2012 – 07:54 WIB
JAKARTA - Pemerintah mulai jengah dengan penyampaian aspirasi pembentukan daerah otonom baru, yang dilakukan dengan cara menggelar aksi demonstrasi ke Jakarta. Aksi biasanya untuk menekan pemerintah dan DPR agar mengabulkan aspirasi pemekaran, meski misalnya belum ada persetujuan dari pemda induk atau pun DPRD-nya.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, aksi unjuk rasa di Jakarta tidak perlu terjadi jika DPRD daerah setempat menjalankan perannya secara optimal. Gamawan meminta DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh komponen masyarakat, guna menghindari polemik terhadap aspirasi pemekaran.
Baca Juga:
Dari rapat itu, DPRD sebagai representasi masyarakat bisa mengambil keputusan, merekomendasikan atau tidak aspirasi pemekaran itu. Sikap DPRD ini yang akan menjadi acuan pusat dalam merespon desakan pemekaran.
"Selama ini yang muncul demo-demo, minta pemekaran. Kita minta sebelum ke Jakarta, gelar dulu rapat dengar pendapat dengan kalangan masyarakat. Tokoh adat, kampus, pemuda, dan seluruhnya. Dewan yang bijaksana mestinya melakukan itu," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (31/5).
JAKARTA - Pemerintah mulai jengah dengan penyampaian aspirasi pembentukan daerah otonom baru, yang dilakukan dengan cara menggelar aksi demonstrasi
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak