Polemik Perppu KPK: Gerindra Pengin Jokowi Undang Parpol Nonkoalisi
Senin, 07 Oktober 2019 – 17:05 WIB
Dia menambahkan, kalau komunikasi politik antara presiden dengan DPR berserta seluruh pimpinan-pimpinan parpol maka jalan melakulan legislatif review sangat mungkin bisa dilakukan.
"Itu tergantung pertimbangan dan kalkulasi politik presiden," jelasnya.
Kalau Gerindra, lanjut Supratman, sesuai dengan yang pernah diusulkan bahwa Dewan Pengawas dipilih oleh dua dari presiden, dan dua dari dpr serta satu dari internal KPK. "Itu suatu hal yang bagus. Kami akan support," pungkasnya. (boy/jpnn)
Desakan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK terus mengalir
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Demi Prabowo, Feri Mengajak Rakyat Kalahkan 20 Calon Kada yang Didukung Mulyono
- Deddy PDIP: Saya Tersinggung, Pak Prabowo Diperlakukan Seperti Itu di Solo
- Gibran Diduga Mulai Bersiap untuk Pilpres 2029, Indikasi Berani Menelikung Prabowo?
- Besok Pilkada, Ayo Bantu Prabowo Lepas dari Pengaruh Mulyono
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya