Polemik Stok Beras, Sultan Minta Bulog dan Kementan Bersinergi Perluas Program Kemitraan

Polemik Stok Beras, Sultan Minta Bulog dan Kementan Bersinergi Perluas Program Kemitraan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan Kementerian Pertanian bersinergi melakukan perluasan jangkauan program Mitra Kerja Pengadaan beras di tingkat petani.

Hal ini disampaikan Sultan B Najamudin yang juga mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk merespon pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Sebelumnya, Budi Waseso menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor dengan pertimbangan saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Sementara di saat yang sama, Kementerian Pertanian memastikan produksi beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun.

Dengan peluang tambahan stok pada produksi periode Oktober-Desember 2022, Kementan memperkirakan mencapai 5 sampai 6 juta ton beras.

“Baik Kementerian Pertanian maupun Bulog memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyediaan pangan. Kita tidak ingin ego sektoral antara keduanya justru merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (22/11).

Menurut Sultan, kenaikan harga beras di tingkat petani yang memberatkan Bulog sedikit banyak disebabkan oleh kebijakan pemangkasan subsidi pupuk Kementan melalui Permentan nomor 10 tahun 2022.

Namun, harus diakui juga bahwa sejauh ini Bulog belum efektif melaksanakan program mitra kerja pengadaan di daerah penghasil utama beras.

Sultan mendorong Perum Bulog dan Kementerian Pertanian bersinergi melakukan perluasan jangkauan program Mitra Kerja Pengadaan beras di tingkat petani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News