Polemik TMT PPPK 2024 & CPNS, Ini Penjelasan Lengkap Menteri Rini

Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN atau honorer, diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak 2005.

Ada empat prinsip penataan pegawai non-ASN, yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan pegawai non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku.

Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI, kata Menteri Rini, penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam database BKN.

Selanjutnya terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional. Penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu.

Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini. (sam/jpnn)