Polisi Bayaran Serang Demonstran
Wartawan Ikut Jadi Korban
Jumat, 04 Februari 2011 – 06:00 WIB
Serangan itu sontak mengundang perhatian dunia internasional. Kelompok jurnalis internasional menuding, serangan-serangan kepada sejumlah wartawan tersebut dilakukan oleh pemerintah. "Pemerintah Mesir kini berupaya melakukan strategi untuk menghilangkan kesaksian atas tindakan mereka," kata wakil dari Komite Perlindungan Jurnalis Timur Tengah dan Afrika Mohamed Abdel Dayem.
Serangan terhadap pers, lanjut Dayem, merupakan salah satu cara untuk mengintimidasi pemberitaan. Pemerintah Mesir diduga melakukan pemaksaan dengan penyuntingan berita. "Serangan yang dialami wartawan hari ini adalah kesengajaan massa pro pemerintah," sesalnya.
Wartawan Al Arabiya Ahmed Abdullah juga dilaporkan hilang tiga jam. Editor Abdullah mengatakan, anak buahnya yang diduga diculik itu telah ditemukan dalam kondisi terluka parah. "Dia langsung kami bawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif," ujar dia seperti dilansir AFP.
Selain mengganggu pers, pemerintah mulai mengintervensi perusahaan operator seluler raksasa Vodafone. Mereka diminta pemerintah Mesir menyortir pesan-pesan lewat handphone selama unjuk rasa mengguncang negara Afrika Utara tersebut.
Pemerintah berharap pelanggan Vodafone bisa mendapatkan pesan berupa teks yang pro pemerintah. Namun, Vodafone Group PLC dalam sebuah rilis Kamis lalu menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan pemerintah Mesir itu.
KAIRO - Bentrokan antara massa pro-Presiden Mesir Hosni Mubarak dan demonstran kembali memanas. Setelah 'dilerai' militer, kemarin sore waktu setempat
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan