Polisi Bubarkan Pengajian di Kapuas, Dewan Protes

KAPUAS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ahmad Zaidi memprotes aksi aparat Kepolisian yang membubarkan pengajian Masjid Nur Hidayah, Anjr Mambulau Barat, Kapuas. Menurutnya, tindakan korps Bhayangkara dari Polres Kapuas sudah melanggar konstitusi UUD 1945 yang mengatur kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat serta bebas menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing.

Zaidi yang juga sekretaris Komisi I DRPD Kapuas Ahmad Zaidi mengatakan pembubaran pengajian 400 warga masyarakat oleh puluhan polisi, Sabtu (5/1) tidak hanya melanggar UU 1945, tapi juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Nonformal.

”Pengajian dan majelis taklim merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang diatur oleh undang-undang. Kalau pengajian dibubarkan oleh polisi berarti sudah menodai kebebasan beragama. Saya sedih, menyayangkan dan menyesalkan insiden tersebut. Jangan sampai ini dibiarkan. Ini bisa menimbulkan gejolak dan konflik horizontal,” ujar Zaidi kepada seperti dalam rilisnya, Minggu (6/1).

Menurut Zaidi, polisi harusnya mengawal pengajian, bukan malah membubarkan. ”Kecuali, pengajian itu menyimpang dari ajaran Islam bahkan melakukan penistaan agama. Silakan bubarkan. Peristiwa ini terjadi di Dapil (daerah pemilihan) saya. Makanya saya bereaksi karena saya tidak terima kebebasan beragama dihambat dan diganggu," katanya.