Polisi Didesak Audit Peredaran Senjata Api
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menilai kasus penembakan yang marak terjadi belakangan ini diakibatkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api. Karena itu, pihak kepolisan diminta untuk melakukan audit peredaran senjata api yang dipergunakan oleh masyarakat, Polri dan TNI secara rutin.
"Tata kelola peredaran senjata api selama ini nirakuntabilitas. Tanpa akuntabilitas yang serius, peristiwa penembakan akan terus berulang," ujar Koordinator Advokat Publik LBH Keadilan Ahmad Muhibullah dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/9).
Penembakan Bripka Sukardi Selasa (10/9) di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan menjadi bukti. LBH keadilan pun mengutuk keras tragedi-tragedi tersebut.
Menurud Ahmad, penembakan terhadap polisi telah mengikis rasa aman masyarakat. Pasalnya, aparat kepolisian yang memiliki senjata saja menjadi sasaran penembakan, apalagi masyarakat biasa.
Karena itu, polisi harus mengusut tuntas kasus-kasus ini. "Namun tidak berhenti pada upaya sporadis tersebut. Jika hanya sebatas upaya sporadis bisa dipastikan peristiwa serupa akan terus terulang," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menilai kasus penembakan yang marak terjadi belakangan ini diakibatkan lemahnya pengawasan terhadap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Honorer Sowan ke Istana, Ada Jalan Terang untuk R2 & TMS PPPK Tahap 1
- Menko AHY: Tol Semarang-Demak Pakai 7,3 Juta Bambu untuk Mengatasi Kemacetan & Rob
- Guntur PDIP Heran KPK Ingkari Janjinya Sendiri, Padahal Warga Banyak Laporkan Jokowi
- Kepala Disnakertrans Sumsel Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Izin K3
- Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Pimpinan MPR: Tetap Waspada
- Pemkot Bandung Larang Aktivitas Cari Koin di Taman, Ini Alasannya