Polisi Dilarang Main Pokemon!
jpnn.com - JAKARTA - Demam game Pokemon memunculkan kekhawatiran soal penerobosan objek vital. Polisi mengimbau agar para pemain tidak sembarangan masuk ke lokasi-lokasi yang menjadi objek strategis nasional. Dikhawatirkan, data yang terekam itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Misalnya spionase pihak asing.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menegaskan objek vital itu, antara lain, Mabes Polri dan pusat militer. Tidak bisa sembarangan orang masuk ke kawasan tersebut tanpa izin khusus. "Jangan sampai melanggar batas-batas hak orang lain. Apalagi sampai menerobos ke objek vital," kata Boy kemarin.
Dia menegaskan, khusus anggota polisi memang dilarang untuk memainkan game Pokemon itu. Menurut dia, hanya orang yang tidak sibuk yang masih sempat bermain Pokemon.
Sementara itu, tugas polisi di lapangan tentu bertumpuk dan banyak. "Saya rasa, polisi tidak ada yang pakai Pokemon. Tidak dibenarkan itu," tegas dia. "Apalagi main di dalam mabes," imbuh dia.
Terkait dengan kemungkinan spionase, Boy menyatakan masih harus meneliti lebih jauh lagi. Tapi, kewaspadaan terhadap teknologi buatan asing itu tentu terus diperkuat. "Kita lihat saja."
Hingga kemarin, polisi memang belum mendapat laporan dari masyarakat soal tindak pidana yang berkaitan dengan aplikasi game Pokemon. Misalnya tindak kriminal atau perbuatan yang tidak menyenangkan. "Kami hanya mengimbau, jangan sampai melanggar ketertiban dan keselamatan," ujar dia. (jun/far/jan/ fam/c11/kim)
JAKARTA - Demam game Pokemon memunculkan kekhawatiran soal penerobosan objek vital. Polisi mengimbau agar para pemain tidak sembarangan masuk ke
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya